PenajamKPUD-Walaupun tidak melaksanakan hajatan Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, KPU Penajam Paser Utara intens membangun komunikasi dan diskusi dengan sesama penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Bawaslu Kabupaten Penajam Paser utara.
Serunya diskusi santai kali ini selain bertemakan kepemiluan juga sharing mengenai permasalahan dan penanganan pelanggaran saat Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 yang disampaikan anggota Bawaslu Kota Samarinda, Bontang, dan Kutai Timur divisi Penanganan Pelanggaran secara bergantian (6/1/2021).
Setiap pelaksanaan Pemilihan Umum pasti ada saja aturan perubahan sebagai dasar hukum rekan rekan dalam melaksanakan regulasi kepemiluan. Penyelenggara dituntut melek informasi dan juga aturan ditengah padatnya tahapan yang ada. Saat ini kami berlari bukan lagi berjalan utk beradaptasi terhadap perubahan perubahan aturan teknis di lapangan. Ibarat kata, konsep dan realisasi harus seimbang.
Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah pada 2020, diikuti oleh 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pemilihan serentak tahun 2020 merupakan pemilihan serentak keempat kalinya yang diselenggarakan di Indonesia. Berbagai macam permasalahan dan dinamikanya selalu ada dan mengundang banyak pertanyaan, terlebih buat kami KPU PPU yang tidak ikut dalam hajatan ini yg merupakan satu satunya Kabupaten di Kaltim yang tidak ikut serta Pemilihan Serentak, diantara 10 Kabupaten/Kota yang ada.
Tukar pengalaman ini menjadi bahan kami untuk senantiasa menjaga sinergitas, netralitas dan integritas sebagai sesama penyelenggara pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas.
